Kemenpora Masuk 5 Besar Sebagai Badan Publik
Kemenpora Masuk 5 Besar Sebagai Badan Publik . Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Indonesia baru-baru ini meraih prestasi yang sangat membanggakan. Kemenpora berhasil masuk ke dalam 5 besar badan publik dengan kualifikasi informatif dari Komisi Informasi Publik (KIP) Indonesia. Prestasi ini menunjukkan komitmen Kemenpora dalam menyediakan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat.
KIP merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa badan publik memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat. Kualifikasi informatif dari KIP diberikan kepada badan publik yang mampu menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh publik. Adanya kualifikasi ini menunjukkan bahwa badan publik tersebut memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan tugasnya.
Kemenpora telah berupaya keras untuk memenuhi standar kualifikasi informatif dari KIP. Mereka telah melakukan berbagai upaya untuk menyediakan informasi yang relevan dan terkini kepada masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan Kemenpora. Informasi mengenai anggaran, program kerja, dan hasil evaluasi menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui website resmi Kemenpora.
Selain itu, Kemenpora juga aktif dalam memberikan informasi melalui media sosial dan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat. Mereka menyadari pentingnya berkomunikasi secara efektif dengan publik untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pemuda dan olahraga.
Kemenpora Masuk 5 Besar Sebagai Badan Publik
Prestasi Kemenpora ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia semakin serius dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanan publik. Kehadiran badan publik yang informatif dan transparan akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dengan adanya akses informasi yang mudah, masyarakat dapat memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara.
Di era digital seperti sekarang, akses informasi yang cepat dan mudah sangat penting. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh badan publik dan bagaimana mereka menggunakan anggaran negara. Dengan adanya badan publik yang informatif, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya untuk membuat keputusan yang tepat.
Prestasi Kemenpora ini juga menjadi contoh bagi badan publik lainnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyediakan informasi yang informatif dan mudah diakses, badan publik dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Terakhir, prestasi Kemenpora ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang positif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan adanya badan publik yang informatif, pemerintah dapat menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat.
Secara keseluruhan, prestasi Kemenpora masuk ke dalam 5 besar badan publik dengan kualifikasi informatif dari KIP merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan. Kemenpora telah menunjukkan komitmen mereka dalam menyediakan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat. Semoga prestasi ini menjadi contoh bagi badan publik lainnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Kemenpora Masuk 5 Besar Sebagai Badan Publik
Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI), untuk pertama kalinya berhasil meraih predikat sebagai badan publik dengan kualifikasi informatif dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 kategori Kementerian dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gunawan Suswantoro, merasa bersyukur Kemenpora menunjukkan peningkatan sehingga mampu meraih predikat informatif dari KIP.
“Alhamdulillah Kemenpora tahun ini berhasil meningkat dari kategori menuju informatif ke kategori informatif,” kata Sesmenpora Gunawan didampingi Kepala Biro Humas dan Umum Triyono usai menerima penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 di Istana Wakil Presiden RI, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (19/12).
Menurut Sesmenpora, Kemenpora meraih peringkat ke-V dari seluruh kementerian di tanah air yang menjadi objek penilaian Monev KIP pada Badan Publik tahun 2023.
Kemenpora Masuk 5 Besar Sebagai Badan Publik
“Dan alhamdulillah penilaian juga sangat drastis mengalami kenaikan, yakni Kemenpora menjadi ranking ke-5 dari seluruh seluruh kementerian di Indonesia. Saya sangat bersyukur, terima kasih kepada tim PPID, Karo Humas dan Umum yang telah bekerja keras meraih prestasi ini,” imbuh Sesmenpora.
Dengan hasil yang baik ini, lanjutnya, Kemenpora telah komitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola kelembagaan yang terbuka dan transparan.
“Dengan predikat informatif ini, Kemenpora telah menunjukkan bahwa dalam mewujudkan reformasi birokrasi tentunya memang diwajibkan untuk tata kelola menjadi terbuka, transparan dan informatif untuk melayani seluruh masyarakat,” paparnya.
“Karena ini kita ranking ke-5 sehingga tahun depan kita harus bisa mempertahankan. Kedua kita harus bisa meningkatkan lagi targetnya yakni bisa ranking satu,” harap Sesmenpora.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan, KIP adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.
“Transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah mensejahterakan rakyat. Saya juga senang tingkat kepatuhan badan publik dalam keterbukaan informasi publik semakin baik,” kata Ma’ruf Amin.
“Kita juga patut bersyukur dan bangga karena survei PBB tahun 2020 menempatkan Indonesia sejajar dengan negara maju (Denmark, Jerman, Amerika Serikat, Jepang) dalam perolehan yang sempurna Indeks Keterbukaan Data Pemerintah,” tambahnya.
“Saya harap kegiatan ini mampu mengoptimalkan pemenuhan keterbukaan informasi publik oleh seluruh penyelenggara negara dan badan publik. Jadikan penghargaan ini sebagai pengingat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar layanan informasi kepada masyarakat,” pungkas Wapres.